OPINI, Dalam sebuah panggung demokrasi yang terangkai oleh keteladanan dan aspirasi rakyat, perdebatan yang hangat dan diskusi yang menghanyutkan mengisi ruang demokrasi kita.
Demikian setiap kalangan pentingnya menjaga dan mengawal konsistensi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjadi sebuah prinsip yang sangat mendasar.
Hal ini diperkuat oleh penekanan yang tegas dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang menegaskan perlunya Mahkamah untuk mengafirmasi jadwal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.
Pasal tersebut secara spesifik menetapkan bulan November 2024 sebagai waktu pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional.
Namun, tantangan yang muncul ketika terdapat potensi tumpang tindih dengan tahapan pemilu 2024 yang masih berlangsung menunjukkan sebuah kontradiksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari keadilan dan integritas demokrasi.
Oleh karena itu, kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan bukanlah sekadar aspirasi, melainkan menjadi sebuah imperatif yang menopang fondasi konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada.
Sebagai ahli hukum, saya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar.
Pemilihan umum Bupati 2024 menjadi sorotan utama dalam agenda politik Indonesia. Jatuh pada 27 November 2024.
Salah satunya pemilihan umum bupati kabupaten Sinjai 2024 pemilihan tersebut akan menentukan sosok yang akan memimpin Sinjai untuk periode 2024–2029.
Sebagai bagian dari rangkaian pemilihan nasional, Pemilihan Bupati Sinjai ini akan berlangsung pasca Pemilihan Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan provinsi-provinsi dan kabupaten/kota di seluruh negeri.
Sejumlah figur potensial telah muncul untuk bersaing merebut kursi Bupati Sinjai pada pemilihan mendatang. Di antara mereka adalah Andi Mahyanto Masda, mantan pengurus Partai Golongan Karya (Golkar) DPD I Sulawesi Selatan; Mizar Roem, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sinjai; Andi Taufik Saleh, mantan Kepala Dinas PUPR; Andi Kartini Ottong, Wakil Bupati Sinjai periode 2018–2023; dan Andi Seto Gadhista Asapa, yang menjabat sebagai Bupati Sinjai pada periode sebelumnya (2018–2023).
Dengan kehadiran beragam tokoh ini, persaingan dalam pemilihan Bupati Sinjai diharapkan akan semakin sengit, sementara dinamika politik lokal terus berkembang.
Dari sekian nama tersebut, perhatian khusus tertuju pada Andi Mahyanto Masda, yang sebelumnya telah berperan sebagai pengurus Golkar di Sulawesi Selatan. Andi Mahyanto tidak asing dalam kancah politik Sinjai, pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati pada Pilkada 2018. Dengan tekad yang sama, ia kembali menegaskan kesiapannya untuk bertarung dalam Pilkada Sinjai tahun 2024.
Mizar Roem, anggota DPRD Sulawesi Selatan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD NasDem Sinjai, juga menjadi figur yang patut diperhitungkan. Namanya telah lama bersinggungan dengan politik lokal, dan dukungan yang terus mengalir dari kalangan politisi lokal menambahkan dimensi lain dalam persaingan politik Sinjai.
Selain keduanya, Wakil Bupati Sinjai saat ini, Andi Kartini Ottong, turut menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon bupati. Dengan dukungan dari Partai Golkar Sinjai, berjanji untuk membawa perubahan yang signifikan jika terpilih sebagai pemimpin Sinjai selanjutnya.
Sementara itu, sinyal dari Andi Seto Gadhista Asapa, mantan Bupati Sinjai periode sebelumnya, menunjukkan bahwa persaingan di Pilkada mendatang akan semakin sengit.
Tantangan dan Harapan Bagi Pemimpin Sinjai Berikutnya
Meskipun agenda pemilihan kepala daerah di Sinjai menjanjikan demokrasi yang lebih matang, banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh pemimpin yang akan datang. Beberapa di antaranya termasuk masalah internal dan eksternal yang memerlukan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
1. Keterbatasan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu masalah utama yang membutuhkan perhatian adalah kondisi infrastruktur di Kabupaten Sinjai. Beberapa wilayah, seperti Desa Terasa di Kecamatan Sinjai Barat, masih terkendala oleh jalan berlapis tanah yang sulit dilalui, terutama pada musim hujan. Ini tidak hanya menghambat aksesibilitas, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Krisis Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan harga bahan pokok, seperti beras, menjadi beban tersendiri bagi masyarakat Sinjai yang berpenghasilan rendah. Perlunya langkah konkret untuk mengatasi masalah ini menjadi prioritas bagi pemimpin yang terpilih. Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan petani juga harus menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan.
3. Pengelolaan Pariwisata dan Potensi Lokal
Potensi pariwisata Sinjai masih belum maksimal. Diperlukan strategi yang efektif untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat setempat. Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga untuk melestarikan warisan budaya dan alam yang dimiliki Sinjai.
4. Penanganan Masalah Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Sinjai juga dihadapkan pada tantangan lingkungan, mulai dari banjir hingga ketersediaan air bersih. Perlunya langkah konkret untuk penanganan sampah, mitigasi bencana, dan penyediaan air bersih menjadi hal yang krusial dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif Persaingan Politik dan Dinamika Lokal di Sinjai bahwa Pemilihan Bupati Sinjai 2024 menampilkan sejumlah figur potensial dengan latar belakang dan dukungan politik yang berbeda-beda.
Dinamika politik lokal yang berkembang di Sinjai memberikan landasan yang kompleks bagi persaingan ini. Dari mantan pengurus partai hingga incumbent, setiap kandidat membawa dinamika dan narasi politiknya sendiri. Faktor-faktor seperti jaringan politik, dukungan publik, dan isu-isu lokal akan memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir pemilihan.
Serta point pada Isu-isu Sentral dalam Pemilihan perlu di perhatikan bahwa beberapa isu sentral seperti infrastruktur, ekonomi, pariwisata, dan lingkungan sebagai fokus potensial bagi pemimpin yang akan datang.
Ini menunjukkan bahwa keberhasilan calon bupati dan wakil bupati tidak hanya diukur dari kapasitas administratifnya, tetapi juga dari kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah ini.
Perlu dicatat bahwa berbagai tantangan ini tidak terlepas dari kerangka hukum yang mengatur administrasi daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan.
Demikian tantangan dalam Implementasi Kebijakan dalam pemilihan bupati, tidak hanya pertarungan politik yang penting, tetapi juga kemampuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Seorang bupati harus mampu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk legislatif, birokrasi, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Harapan publik dan masa depan Sinjai akan pemimpin yang memiliki visi, integritas, dan komitmen untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Sinjai dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan bukan hanya tentang pemimpin individu, tetapi juga tentang arah pembangunan dan masa depan Kabupaten Sinjai secara keseluruhan.
Oleh: Muh Zaitun Ardi, M.H (Analis Hukum dan Politik/Alumni Magister Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
