OPINI, Beritabenua- Pilkada sering kali dipandang sebagai salah satu pilar demokrasi yang paling penting.
Dalam proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah kedepan.
Ini adalah momentum 5 tahunan bagi masyarakat indonesia khusus nya pada provinsi Kalimantan Utara kabupaten Nunukan untuk memilih dan menentukan secara langsung pemimpin daerah yang mereka kehendaki secara langsung.
Pilkada diharapkan mampu membawa perubahan dan perbaikan dimasa yang akan datang. Namun, apakah Pilkada benar-benar menjadi momentum memilih pemimpin yang berkualitas atau hanya sekedar agenda politik.
Pilkada memiliki potensi besar sebagai momentum perubahan ke arah yang lebih baik. Maka daripada itu dengan adanya Pilkada, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa visi baru, kebijakan inovatif, dan solusi kongkrit terhadap berbagai isu dan permasalahan yang ada di daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kepala daerah yang terpilih dengan janji-janji politik manisnya. Namun kenyataanya seringkali berbeda, beberapa kepala daerah justru terlibat dalam kebijakan yang diluar substansial masalah, tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang.
Janji-janji seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga seringkali hanya sebatas retorika belaka. Biasanya para kandidat bakal calon kepala daerah itu mulai muncul menampakan diri dengan segala strategi dan bentuk yang memukau untuk bisa menarik dan mengambil perhatian dan dukungan masyarakat ketika mendekati momen pilkada.
Melalui momentum pemilihan umum ini, seharusnya kita dapat memilih pemimpin yang betul-betul mendukung terhadap perbaikan isu lingkungan serta pembangunan.
Dalam hal ini pembangunan yang senantiasa berwawasan pada lingkungan sehingga akan tercipta keseimbangan antara pembangunan dan daya tampung lingkungan dalam suatu wilayah.
Dalam hal ini pemimpin terpilih dituntut untuk dapat mensinergikan dari berbagai stakeholders dalam upaya menjaga lingkungan bagi generasi berikutnya.
Namun, kenyataan sering kali tidak sesuai harapan. Banyak perhelatan Pilkada yang hanya menjadi ajang rutinitas agenda politik, di mana proses pemilihan berjalan monoton tanpa adanya perubahan signifikan.
Faktor penyebab diantaranya masih maraknya praktik politik uang dan korupsi yang mengeret integritas proses pemilihan; serta rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh apatisme atau minim nya edukasi pendidikan politik.
Sangat penting bagi kita semua untuk paham dan merealisasikan peran dan tanggung jawab dalam Pilkada, yaitu pemilih harus lebih kritis dan cerdas dalam menilai calon pemimpin, bukan hanya berdasarkan popularitas atau janji-janji manis, tetapi juga rekam jejak dan program kerja yang ditawarkan.
Edukasi Pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dan bijak dalam proses demokrasi ini.
Penting kiranya memperkuat peran pemilih dalam Pilkada menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan momentum perubahan.
Edukasi Pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya suara mereka.
Dengan edukasi yang tepat, pemilih dapat lebih memahami proses Pilkada, mengenali calon yang berkualitas, serta meminimalisir pengaruh negatif dari politik uang dan manipulasi informasi.
Maka dengan itu, Pilkada memiliki potensi besar untuk menjadi momentum perubahan jika dijalankan dengan integritas dan partisipasi yang tinggi dari seluruh kalangan masyarakat.
Masyarakat harus memandang Pilkada sebagai kesempatan untuk menentukan masa depan daerah, bukan sekedar rutinitas lima tahunan.
Dengan implementasi dari harapan tersebut, diharapkan Pilkada di Indonesia dapat semakin memperkuat fondasi demokrasi, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh: Andi Baso (Kabid PTKP HMI Cabang Nunukan).
*Tulisan tersebut merupakan tanggung jawab penuh penulis.
