SULBAR, Beritabenua- Presiden Kesatuan Pemuda dan Kerakyatan (KPK) mengeluarkan ultimatum kepada Kapolda Sulawesi Barat agar segera menginstruksikan seluruh Kapolres untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku peredaran rokok ilegal.
Hal itu diungkapkan asraf selaku presiden KPK kepada pewarta Beritabenua.com via whatsapp, pada Kamis 06 Maret 2025.
Menurutnya, kini Provinsi Sulawesi Barat menjadi surga bagi peredaran rokok ilegal akibat lemahnya penegakan hukum.
Asraf menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi Kapolda Sulawesi Barat untuk diam dan membiarkan bisnis gelap ini terus menggerogoti pendapatan negara.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan nyata, jika Kapolda Sulbar tidak segera bertindak dan membiarkan Kapolres-Kapolres di bawahnya berleha-leha, maka ini bukan sekadar kelalaian, tapi sudah jelas-jelas pengkhianatan terhadap hukum dan negara. Kapolda harus bersikap, atau dia juga bagian dari masalah ini.” Tegasnya.
Berdasarkan hasil investigasi KPK, rokok ilegal seperti Rocker Bolt, Konser, Road Race, Felox, Djati, dan MBS terus beredar bebas di Sulbar, dari Majene, Polewali Mandar, Mamuju, hingga Pasangkayu. Tidak ada pengawasan, tidak ada penyitaan besar, tidak ada langkah nyata. Kepolisian dan Bea Cukai hanya diam seolah-olah tidak ada masalah.
“Ini bukan lagi dugaan, ini adalah fakta, rokok ilegal beredar terang-terangan tanpa ada satu pun tindakan tegas dari aparat, kalau Kapolres di Sulbar tidak bisa bertindak, maka mereka harus segera dicopot, jangan jadi beban negara jika tidak mampu menjalankan tugas.” Tambahnya.
KPK menegaskan bahwa setiap Kapolres di Sulbar harus bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan wilayahnya, jika masih ada rokok ilegal yang beredar, maka itu berarti mereka gagal menjalankan tugasnya.
“Kapolda Sulbar jangan hanya diam dan menonton, jika tidak ada pembersihan di jajaran kepolisian Sulbar, maka jelas bahwa ada permainan di dalamnya, tidak ada tempat bagi Kapolres yang lemah dan tidak berani menindak kejahatan ekonomi seperti ini.” Tegasnya.
Dia juga memperingatkan bahwa jika dalam waktu dekat Kapolda Sulbar tidak mengambil tindakan tegas, maka aksi lanjutan yang lebih besar akan dilakukan untuk memastikan kepolisian tidak lagi bisa menghindar.
Lanjut dia katakan, Kapolda Sulbar masih belum memberikan pernyataan, semakin memperkuat dugaan bahwa ada kepentingan yang mereka lindungi di balik bisnis haram ini.
