JAKARTA, Beritabenua.com - Masyarakat sipil mengajukan desakan untuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya setelah Pusat Data Nasional (PDN) diserang oleh hacker.
Peretasan tersebut menyebabkan hilang dan terganggunya 282 layanan kementerian/instansi pasca serangan ransomware terhadap PDN.
Organisasi masyarakat sipil Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mendesak agar Budi mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo sebagai buntut peretasan PDN. Mereka menilai bahwa Budi tidak mampu menangani dan menyelamatkan data-data nasional akibat peretasan tersebut.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga memberikan komentar terkait dengan pergantian Menkominfo. Ia mengatakan bahwa pergantian Menkominfo adalah urusan hak prerogatif Presiden, tetapi persoalan ini harus dipulihkan dahulu sebelum mencari sebab dan siapa yang harus disalahkan.
"Saya kira urusan ganti menganti itu urusan hak prerogatif, tetapi bahwa persoalan ini harus kita dalami, pertama kita pulihkan dulu, baru kita cari sebabnya, siapa yang harus disalahkan itu nanti. Mengenai ganti menteri dan sebagainya itu hak prerogatif presiden," kata Ma'ruf kepada awak media di Malang, Jawa Timur. Dihimpun dari Media Indonesia.
Budi Arie Setiadi, lahir di Jakarta pada 20 April 1979, sebelumnya telah menempuh pendidikan di SD dan SMP Fons Vitae II Jakarta Utara, SMA Kolose Kanisius di Jakarta Pusat, dan Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI). Ia pernah menjadi aktivis dan mendirikan beberapa organisasi mahasiswa.
Desakan ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak puas dengan performa Budi dalam menangani peretasan PDN dan meminta pergantian untuk mengembalikan keamanan data nasional
